WARTOS

INFO SELEB

MUSIK

TIPS

BUDAYA

» » Puluhan Masyarakat Cianjur Datangi Pemkab Pertanyakan Program Sembako

Pasundanradio.com - Puluhan masyarakat melakukan aksi ke gedung bupati Cianjur, Selasa (18/02/2020). Mereka menuntut Plt Bupati mencopot Kepala Dinas Sosial Amad Mutawali karena dianggap tidak mampu melaksanakan program Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Dengan berjalan kaki, puluhan massa dikawal pihak kepolisian menuju kantor pemkab Cianjur. Mereka juga berorasi menuntut perbaikan terkait program sembako bagi masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dinilai banyak keanehan.

"Agendanya yaitu menyampaikan beberapa temuan yang berkaitan dengan carut-marutnya pelaksanaan program BPNT yang bertransformasi sejak Januari menjadi program sembako. Kualitas beras yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak memenuhi standar dan ini berulang.  Selain itu juga kuantitas yang berkurang dimana di beberapa daerah berkurang," kata Yana, selaku koordinator aksi.

Dari hal tersebut menurutnya ada perampokan hak masyarakat. Juga menurutnya nilai harga barang yang dibeli KPM dengan menggunakan kartu combo sama sekali tidak diketahui. Selain itu pihaknya juga mendapatkan temuan di beberapa wilayah seperti Campaka sampai Sukaresmi ternyata ada ketimpangan harga.

"Dengan begitu ada selisih harga yang sangat jauh yaitu sampai dengan Rp7500. Dan kalau kita kalkulasikan dengan jumlah KPM mencapai Rp1.4 miliar uang masyarakat yang dirampok oleh oknum-oknum yang bermain dalam program sembako ini," tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Amad Mutawali menjelaskan terkait dengan program pemkab Cianjur yaitu program sembako dimana telah berlangsung awalnya program BPNT dan berubah sejak Januari menjadi program sembako.

"Supplier kami evaluasi kalau ada hal diluar ketentuan misalnya suplier memainkan harga juga waktu, kita akan evaluasi supaya tidak terjadi lagi. Seperti harga beras yang melampaui harga pasar maka kita akan evaluasi," jelasnya.

Dirinya mengungkapkan terkait dengan pengendalian harga pihaknya menjawab kalau hal tersebut bukan berada di ranah pemerintah.

Setelah perwakilan massa dipersilahkan untuk beraudience akhirnya pihak Pemkab berjanji akan melakukan evaluasi terkait permasalahan yang terjadi.


«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post