WARTOS

INFO SELEB

MUSIK

TIPS

BUDAYA

PASUNDAN EVENT

» » KPU Kabupaten Cianjur Umumkan Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik

Pasundanradio.com - KPU Kabupaten Cianjur Sabtu (29/12/12) telah melaksanakan rapat pleno terbuka, dimana rapat pleno terbuka ini merupakan hasil verifikassi faktual partai politik calon peserta pemilu yang nanti akan betarung di 2014. 

Pada kesempatan ini KPU Cianjur mengumumkan hasil verifikasi faktual terhadap 18 partai politik. Di Cianjur ada 16 partai politik,  dari jumlah tersebut ada 1 partai politik yang tidak memenuhi persyaratan di tingkat kabupaten Cianjur. Sedangkan yang 15 partai politik lainnya memenuhi. 

Ketua KPU kabupaten Cianjur Unang Margana mengatakan bahwa “kewenangan KPU kabupaten kota tidak dalam kapasitas untuk menyatakan lolos atau tidak menjadi peserta pemilu namun kewenangannya hanya melakukakn verifikasi vaktual secara administrasi menyangkut dua aspek yaitu kepengurusan dan keanggotaan.” 

Ketua Pokja verifikasi Asep Rudiana mengatakan bahwa “rapat pleno terbuka untuk membacakan hasil verifikasi faktual untuk 18 partai politik , sesuai amanat keputusan DKPP di Cianjur, dari jumlah tersebut ada  lima partai politik yang memenuhi persyaratan. Lima partai politik tersebut antara lain Partai Kedaulatan,  Partai Damai Sejahtera,  Partai Nasional Republik, Partai Sri, PDK.  Sedangkan 13 partai yang lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat.” 

Asep Rudiana menambahkan, dari 13 partai politik yang tidak memenuhi persyaratan  antara lain dikarenakan tidak menyerahkan berkasnya,  tidak memiliki pengurus,  alamat kantor yang tidak jelas (tidak ada), dan juga ketika di verifikasi alamat anggotanya tidak ditemukan. 

Diakui KPU sangat kesulitan untuk memverifikasi data-data anggota partai politik karena dari mereka tidak mencantumkan  alamat yang jelas. 

Dari Partai politik yang hadir pada acara tersebut tidak ada satu pun yang menyampaikan keberatan. Demikian juga dari pihak Panitia Pengawas (Panwas).  Agenda berikutnya yaitu dari hasil ini pihak KPU akan menyampaikannya di  rapat pleno tingkat provinsi. Ini semua belum merupakan keputusan akhir,  masih menunggu keputusan di tingkat provinsi dan keputusan akhir disampaikan oleh KPU pusat.

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post